Pandangan berbeda di Pendopo Balai Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Pada kesempatan tersebut telah dilaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD) sebesar Rp. 600 Ribu, Senin (18/5/2020) Pukul 9.30 Wib.
Didampingi Pemerintah Desa Sidokumpul, pegawai Bank Jatim memberikan bantuan tersebut ke warga penerima BLT-DD sebanyak 103 Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar, dengan mendapatkan pengamanan dari Babinsa dan Bhabinkantibmas.
Dalam kesempatan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Sidokumpul Ahmad Asyhar, ST, Sekdes M. Asfan, Babinsa Serda Nasichun, Bhabinkamtibmas Supatah, Perangkat Desa dan penerima BLT-DD.
Sementara itu Kepala Desa Sidokumpul Ahmad Asyhar, ST, saat ditemui disela-sela penyaluran BLT-DD menuturkan,"
BLT-DD ini diberikan selama tiga bulan dan para penerima merupakan penerima diluar penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Masih Ahmad Asyhar, ST, Penyaluran BLT-DD ini adalah sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga masyarakat yang terdampak covid-19.
Untuk itu dengan adanya bantuan ini, kami harapkan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Dan perlu di ingat, dengan bantuan ini masyarakat diharap ikut membantu pemerintah yaitu dengan mentaati peraturan pemerintah terkait dalam pencegahan covid-19," Jangan sampai bilang aku sudah tebal Corona," mari kita mengikuti aturan pemerintah.
Dengan diperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini, kami harapkan masyarakat betul-betul mematuhi aturan pemerintah, sebab jangan sampai diri kita yang akan terjangkit corona.
Kepada penerima BLT-DD diharapkan bersukur saja. Yang belum mendapat atau tercover bantuan BLT-DD, Pemerintah Desa mengajukan bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dari APBD Kabupaten sebanyak 153 Kepala Keluarga (KK), yang sudah kami usulkan, kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Gresik agar nantinya bisa di ACC semua.
Pemerintahan Desa sudah bekerja semaksimal mungkin agar nantinya warga mendapatkan bantuan. Namun yang tidak boleh mendapatkan bantuan tersebut diantaranya Kepala Desa, PNS dan Perangkat Desa. Terangnya.
Apa yang sudah pihaknya lakukan sesuai Musyawarah Desa (Musdes) dan penyalurannya diyakini tepat sasaran. (Eta/Dyo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar