Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik bekerjasama dengan Komunitas Wartawan Gresik (KWG) menggelar sosialisasi model tatap muka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik dalam Pilkada serentak 2020, di Sekretariat KWG, Jalan Basuki Rahmat No.08 B, Gresik, Selasa (22/9/2020).
Sosialisasi kali ini menghadirkan nara sumber Plh Ketua KPU Gresik Abdul Sidiq Notonegoro, dan Ketua KWG M.Syuhud Almanfaluty.
M.Syuhud Almanfaluty menyatakan, sebelum berlangsungnya Pilkada secara langsung pertama pada tahun 2005, mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). " Jadi sebelum Pilkada 2005, Bupati dan Wakilnya dipilih oleh DPRD, " katanya
Pada Pilkada langsung perdana tahun 2005, sejumlah daerah yang telah habis masa tugas kepala daerah, kemudian menggelar Pilkada langsung. "Salah satu daerah yang menggelar Pilkada langsung waktu itu Kutai Kertanegara Kali Mantan Timur, " ungkap Syuhud mengawali materi sosialisasinya.
Kemudian, dalam perjalanannya setelah Pilkada langsung pada 2005 sukses, pemerintah kemudian mengadakan Pilkada langsung serentak.
Pertama kali, Pilkada langsung serentak digelar pada 2015 dengan diikuti sejumlah daerah. " Pilkada langsung serentak pertama tahun 2015 banyak menyita perhatian dunia lantaran Indonesia dianggap sukses penyelenggaraan, " jelasnya. " Kemudian, pilkada dengan model sama dilakukan pada tahun 2017, dan seterusnya, " imbuhnya.
Syuhud, begitu panggilan akrabnya mengungkapkan bahwa Pilkada dari yang sebelumnya dilakukan melalui DPRD, kemudian beralih ke Pilkada langsung dengan dipilih rakyat dengan tujuan memberikan ruang penuh kepada rakyat untuk memilih calon pemimpin mereka yang dianggap layak, awal-awalnya berjalan baik.
Pesta demokrasi berjalan bagus. Pemilu berjalan sangat demokratis. Namun, pada perkembangannya pesta demokrasi baik pemilihan DPRD dan Kepala Daerah mulai tersusupi praktik prakmatisme. Politik uang.
Syuhud kemudian mencontohkan pesta demokrasi Pileg 2014. Masyarakat pemilih mulai terkontaminasi dengan politik uang ketimbang sosok figur. " Banyak caleg-caleg yang tak pernah berbuat, namun pada saat jelang coblosan bisa ngasih sesuatu (politik uang) kepada pemilih, banyak yang sukses. Dan, terpilih. Jumlahnya banyak sekali, " ungkapnya. " Sebaliknya, caleg petahana yang telah banyak berbuat selama menjabat baik keluarkan jaring aspirasi masyarakat (jasmas), ternyata pada injury time coblosan tak keluarkan duit (politik uang), atau keluar tapi jumlahnya kalah dengan caleg lain, tumbang, " sambungnya.
Pergeseran mindset pemilih dalam menentukan pilihan calon baik legislatif maupun kepala daerah karena politik uang itu masih terus dijumpai.
Bahkan, dipastikan hingga Pilkada Gresik 2020. Fakta ini dikuatkan dengan sejumlah sampling bahwa cukup banyak jumlah pemilih ketika ditanya akan memilih sosok siapa pada Pilkada 2020, mereka mempertanyakan apakah ada uang saku ke tempat pemungutan suara (TPS)." Jadi, prilaku pemilih prakmatis seperti ini masih berlangsung hingga Pilkada 2020," ungkapnya. " Bahkan, prilaku pemilih seperti ini telah menjalar ke pesta demokrasi skala kecil seperti pemilihan kepala desa (Pilkades), " sambungnya.
Sehingga, tambah Syuhud, bisa dipastikan cosh (biaya) yang akan dikeluarkan para calon akan menjadi besar karena prilaku pemilih yang prakmatis ini. " Makanya, ini perlu kerja sama semua pihak untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Peran wartawan, KPU, Bawaslu dan komponen lain punya andil besar untuk memberikan pendidikan politik yang baik, termasuk juga para calon, " pungkasnya.
Plh. Ketua KPU Gresik Gresik, Sidiq Noto Negoro tak menampik bahwa sikap prakmatis pemilih dalam memilih seorang calon tak bisa dipungkiri.
Sidiq, sapaan akrabnya mengaku pernah uji petik langsung di sejumlah desa atau kecamatan menjelang coblosan.
Ia kemudian mencontohkan saat uji petik di wilayah Kecamatan Duduksampeyan. " Memang benar, masyarakat pemilih ketika ditanya mau mencoblos calon siapa, mereka menjawab apa ada uang sakunya, " ungkap Sidiq.
Untuk itu, lanjut Sidiq perlu adanya pendidikan politik terus menerus dan intens untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. " Jadi, memang butuh waktu untuk mendidik masyarakat agar dalam memilih bukan karena imbalan sesuatu. Kita tak boleh putus asa untuk mewujudkan pesta demokrasi yang baik, " jelasnya. " Amerika Serikat, negara yang merupakan negara demokratis butuh waktu 100 tahun untuk mewujudkannya, " sambungnya.
Pada kesempatan ini, Sidiq juga mengungkapkan tahapan Pilkada Gresik 2020 yang telah dilakukan KPU Gresik yang saat ini sudah sampai di tahapan pendaftaran paslon. " Selanjutnya, pada 23 September penetapan paslon yang saat ini ada paslon bacabup dan bacawabup Fandi Akhmad Yani dan Aminatun Habibah (Niat) dan Moh.Qosim dan Asluchul Alif (QA), yang kemudian dilanjutkan dengan pengundian nomor urut pada 24 September, " katanya.
Kemudian, tahapan kampanye mulai 26 September yang berlangsung hingga 5 Desember atau 71 hari. " Untuk model kampanye ini ada permintaan perubahan PKPU No.6 Tahun 2020, tentang Pilkada dimasa kondisi bencana non alam sesuai hasil rapat Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, " jlentrehanya.
Ditambahkan Sidiq, dalam kampanye masa pandemi covid, paslon saat kampanye di ruang tertutup hanya bisa menghadirkan 5 orang. " Kemudian kampanye sifatnya menimbulkan kerumunan massa seperti rapat umum, konser dan sejenisnya dilarang, " pungkasnya. (Dyo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar