Breaking

Post Top Ad

2/03/2022

Begini Aspirasi dan Unek-unek Kepala Desa Saat Kegiatan FGD Musrenbang Kecamatan Cerme Tahun Anggaran 2023 Yang Dihadiri DPRD

Gresik, pojokpudak.com

Kehadiran DPRD Dapil Cerme - Duduksampeyan saat pelaksanaan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Musrenbang Kecamatan Cerme tahun anggaran 2023 yang digelar Rabu (2/2/2022) rupanya tak disia-siakan Kepala Desa (Kades) untuk menyampaikan aspirasi maupun unek-uneknya. 


Para Kades di wilayah Kecamatan Cerme tersebut sangat semangat menyampaikan keluh kesahnya. Baik itu masalah infrastruktur sampai masalah bantuan sosial. 


Seperti keluh kesah yang diutarakan Kades Morowudi terkait belum ada penanganan saluran air di depan balai desa, kendaraan berat melebihi tonase yang dapat merusak jalan serta masalah kali avur untuk mengatasi banjir. 


Lain halnya dengan Kades Dadapkuning yang menanyakan mengapa banyak nama-nama bantuan sosial baik dari pusat maupun daerah sehingga membuat bingung pemerintah desa dalam hal administrasi karena tak jarang terdapat data ganda. 


Ia juga berharap bahwa bantuan infrastruktur berupa bantuan keuangan dari pemerintah daerah sebaiknya langsung dicairkan sekali, tidak memakai sistem termin. 


Di bidang pertanian, kades mengeluhkan mengapa petani seperti dipaksa membeli pupuk non subsidi. Dan ketika panen, harga gabah turun. " ini terjadi setiap tahun. Ketika panen mengapa harga selalu gabah turun," ungkap Kades Saikun dengan nada kecewa.

Pada kesempatan itu, Kades Dungus juga menyampaikan aspirasinya. Ia berharap adanya progres kelanjutan pembangunan jembatan di desanya yang saat ini dalam tahap pengerjaan dan peninggian jalan ketika jembatan tersebut sudah selesai untuk mengatasi banjir tahunan karena sebagaimana diketahui, pembangunan jembatan tersebut sudah habis masa tempo dan dinas terkait memberi kesempatan tambahan 50 hari kepada pelaksana proyek untuk menyelesaikan pembangunan tersebut. 


Wakil Ketua DPRD Nur Saidah yang juga turut hadir dalam FGD itu langsung menampung aspirasi keluhan kepala desa. Salah satunya menanggapi tentang ruwetnya bantuan sosial karena sering terjadi ketidak singkonan data antara pusat dan daerah. Maka dari itu, ia mengarahkan pemerintah desa memperbaiki data administrasi masing-masing desa. " perbaiki dulu data KTP dan KK penerima bantuan," ujarnya.


Kemudian, terkait pencairan bantuan BK memakai sistem termin. Nur Saidah menjelaskan hal itu adalah aturan yang harus dilaksanakan. Tujuannya ialah sebagai bahan evaluasi apakah pembangunan yang menggunakan dana tersebut dikerjakan atau tidak pada termin pertama. 


Namun,  Ketua Komisi IV Muhammad punya pandangan berbeda terkait bantuan BK. Menurutnya, pencairan anggaran tersebut sebaiknya langsung dicairkan sekali. " sebaiknya ga usah pakai termin, itukan aturan Perbup, bukan Permen, Kepres. Perbup bisa dirubah suatu saat. kasian Kades tekor dulu untuk menunggu termin kedua. Saya harap ada evaluasi " ungkapnya ketika dikonfirmasi setelah acara.


Muhammad juga menanggapi tentang pelaksanaan proyek pembangunan Puskesmas Dadap kuning dan pembangunan jembatan Desa Dungus yang molor pengerjaanya dari waktu yang telah ditentukan. 


" Dalam Perpes ada perpanjangan 50 hari dan itu ada denda, kalau 50 hari itu tidak selesai maka dia di blacklist benderanya atau usahanya di Gresik untuk tidak dikasih pekerjaan lagi" Tegasnya. 


Sementara itu Camat Cerme Umar mengatakan FGD ini berjalan dengan lancar. Semua usulan baik perbaikan jalan kelanjutan normalisasi anak kali lamong dan lainnya akan tetap dikawal. " harapan kami pembangunan di wilayah Cerme bisa dilaksanakan sehingga perekonomian bisa meningkat, bisa terbantu termasuk penanganan kemiskinan yang ada di wilayah kita". Pungkasnya. (Rof/Dyo)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

your ads