Gresik, pojokpudak.com
Bertempat di Hotel Aston telah di gelar kegiatan peningkatan kapasitas perintah melalui pembelajaran horizontal dan tematik PPKT, Selasa (9/5/2023).
Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa pada Tahun 2024 target RPJMN 2020-2024 adalah 70% akses rumah tangga yang menghuni hunian layak dan terjangkau dan penanganan kumuh secara terpadu 10.000 Ha. Namun saat ini masih terdapat sebesar 1.247,8 Ha.
Acara ini dimulai dengan pidato kunci dari Deputi Bidang Sarana dan Prasarana serta sambutan dari tuan rumah yakni Bupati Gresik. Berikutnya adalah acara sharing session praktik baik penanganan permukiman terpadu dari pemerintah daerah lainnya seperti Kota Surakarta, Kabupaten Pemalang, Kota Langsa, dan Kabupaten Kendal.
Acara pembelajaran horizontal ini dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai ajang peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui metode peer-to-peer education dimana pemerintah daerah saling belajar atas pendekatan program penanganan kumuh.
Hari berikutnya Peserta diajak kunjungan lapangan di lokasi penanganan kumuh di Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, dengan demikian dapat berinteraksi langsung dengan pelaku lapangan (termasuk masyarakat).
Penanganan kumuh terpadu melalui DAK Tematik PPKT/DAK Integrasi hadir dengan mengkolaborasikan tiga bidang DAK (Air Minum, Sanitasi termasuk persampahan, serta Perumahan dan Permukiman) yang menjadi satu kesatuan utuh, sehingga dapat menuntaskan persoalan infrastruktur dasar di lokasi permukiman kumuh, demikian Deputi Bidang Sarana dan Prasarana PPN/Kepala Bappenas di acara Horizontal Learning DAK PPKT/DAK Integrasi.
“Kita perlu melakukan penguatan program dan percepatan penanganan kumuh pada RPJMN periode 2020-2024 ini. Program DAK PPKT sudah dilaksanakan dengan piloting ke 11 Kab/Kota pada tahun 2021, yang kemudian berlanjut ke 4 Kab/Kota pada tahun 2022 dan 13 Kab/Kota pada tahun 2023.
Hingga saat ini, diestimasikan penanganan kumuh tuntas melalui DAK Tematik PPKT mencapai 214,05 Ha dengan memberi manfaat kepada sekitar 4.415 rumah tangga”, lanjut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Ervan Maksum.
“Pada tahun 2023 dan selanjutnya kita memasuki tahap replikasi, dimana tahun 2024, saya berharap lebih banyak kabupaten/kota yang siap menjalankan DAK PPKT”, tambahnya.
Selain mengkolaborasikan tiga bidang DAK (infrastruktur Air Minum, Sanitasi, persampahan, serta Perumahan dan Permukiman), dari pembelajaran pelaksanaan DAK PPKT 2021-2022, pendekatan ini juga memberikan laverage pada keamanan bermukim (secure tenure) sehingga masyarakat yang semula kumuh dapat merencanakan masa depannya lebih pasti dan meyakinkan.
Harapannya, hal ini dapat meningkatkan livelihood (perikehidupan) mereka sehingga permasalahan keterbelakangan sosial-ekonomi-kesehatan dapat turut teratasi.
Pihak Bappenas mengapresiasi upaya dari Kabupaten Gresik dalam melaksanakan program penanganan permukiman kumuh terpadu. Pada pelaksanaannya Gresik telah melakukan beberapa inovasi program terkait pelaksanaan DAK PPKT, yaitu ;
1) Pelaksanaannya menggunakan Konsolidasi Tanah dengan adanya persetujuan dan pelibatan masyarakat.
2) Aspek livelihood dimana adanya pengembangan ekonomi perikanan yang berkembang sehingga selain aspek rumahnya yang ditingkatkan, aspek ekonominya juga tidak luput untuk ditingkatkan.
3) Adanya kolaborasi program dan stakeholders diantaranya dengan pengembangan kawasan minapolitan, Bumdes, dan Universitas.
4) Adanya ragam sumber pendanaan seperti dana desa, APBD dan hibah sehingga DAK Tematik PPKT/DAK Integrasi bukanlah satu-satunya sumber pendanaan untuk penanganan kumuh terpadu di Kab. Gresik, tetapi sebagai stimulan agar penanganan kumuh terpadu berjalan cepat.
Diharapkan inovasi Kabupaten Gresik ini dapat di-ATM-kan (Amati-Tiru-Modifikasi) sehingga memberikan dampak yang optimal bagi kabupaten/kota di Bapak/Ibu peserta HL kali ini.
Terakhir Deputi Bidang Sarana dan Prasarana menyampaikan bahwa forum ini dinilai sangat penting. Tambahnya.
Sementara itu, Bupati Fandi Akhmad Yani mengatakan bahwa Pemkab Gresik mulanya mengajukan konsep penataan permukiman kumuh kepada Bappenas pada tahun 2022. Konsep penataan yang diajukan disetujui Bappenas dengan anggaran Rp7,3 miliar.
“Pilot project, untuk melakukan penataan permukiman nelayan Desa Randuboto yang ditata lebih dulu. Dan tahun ini dapat DAK lagi karena tahap pertama dinilai berhasil oleh Bappenas,” ucapnya.
Langkah awal yang diambil Yani adalah melakukan penataan atau konsolidasi tanah sehingga hak tanah warga menjadi jelas. Menurutnya, hal itu membuat konsep penataan lebih mudah dilaksanakan secara komprehensif.
Selain itu, ia juga mengajak pihak desa agar memiliki pola pikir untuk memanfaatkan penataan tersebut. Pihak desa merespon positif dengan mengusung konsep wisata.
“Karena memang tujuan ini ujungnya mengarah ke kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. (Dyo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar