Gresik, pojokpudak.com
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gresik dr. Ummi Khoiroh menunjuk Karang Taruna (Kartar) sebagai tim verifikator data pada Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif.
Bagi Ummi Khoiroh,"Program PKH inklusif digarap bersama semua pihak. Untuk verifikasi data kami minta tolong ke Kartar," Katanya Senin (22/8/2022).
Baginya, Kartar adalah salah satu lembaga sosial. Jadi bisa diberdayakan untuk segala program sosial," tegasnya.
Ia beralasan Karang Taruna merupakan lembaga sosial, sehingga bisa diberdayakan untuk semua program pemberdayaan sosial.
Untuk diketahui, pada APBD 2022, Pemkab Gresik telah menyiapkan anggaran Rp 4,9 miliar dengan target bisa disalurkan kepada 2.645 KPM.
Sasaran PKH Inklusif ini adalah warga yang tidak masuk dalam penerima PKH reguler yang bersumber dari APBN maupun PKH plus yang bersumber dari APBD Propinsi.
Masih Ummi," Untuk sementara tugas yang diserahkan ke Kartar adalah verifikasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," Tambahnya.
Ditempat terpisah di konfirmasi terkait apa yang dilakukan oleh Dinsos, Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir menyayangkan langkah Dinsos menunjuk Kartar sebagai tim verifikator PKH Inklusif.
" Kalau dengan Kartar saya tidak setuju sama sekali, karena kontradiktif dengan fungsi organisasi dan tujuan didirikannya Kartar,” tegasnya.
Sebab, hal ini bertolak belakang dengan fungsi utama pembentukan Kartar, yakni sebagai wadah pemberdayaan di sektor kepemudaan.
" Ya memang pemberdayaan, tapi jangan diartikan memberdayakan orang lain atau menjadi pendamping program pemberdayaan. Tapi pemberdayaan Kartar itu dari sisi kepemudaannya,”
Abdul Qodir ini juga menyesalkan alasan Kadinsos Ummi Khoiroh yang beralasan bahwa penunjukan Kartar sebagai tim verifikator karena merupakan lembaga pemberdayaan, sehingga dapat diberdayakan untuk segala program pemberdayaan.
Bagi Abdul Qodir,," Saya lebih mengapresiasi program Kartar yang fokus pada pemberdayaan pemuda di kecamatan dan desa-desa, sehingga bisa bersaing di era digitalisasi.
Mereka yang lebih tepat untuk diajak kerja sama untuk program itu, bukan Kartar. Jadi, jangan sampai menimbulkan kesan Kartar mengambil alih pekerjaan tim yang sudah ada,” katanya dengan nada kesal.
“Kartar itu ya ngurusi kepemudaan, jangan ikut-ikutan ngurusi program sosial. Terlebih, selama ini Dinsos sudah memiliki tim atau jaringan kuat untuk penanganan kesejahteraan sosial hingga tingkat desa, diantaranya tim PKH, tim BPNT, dan lainnya,” Tambahnya. (Dyo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar