Breaking

Post Top Ad

9/24/2022

Melalui FGD, Komisi IV DPRD Tampung Keluh Kesah Kepala Sekolah, Mulai Dari Sarpras Hingga Zonasi

Gresik, pojokpudak.com


Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik menampung keluh kesah kepala sekolah dalam acara FGD yang bertema membangun Ekosistem Pendidikan Yang Kondusif Dengan Melibatkan Peran Serta Masyarakat. Kamis (22/9/2022).


Keluh kesah itu muncul saat wakil rakyat tersebut memberi kesempatan kepada para kepala sekolah untuk menyampaikan aspirasinya dalam kegiatan yang bertempat di ruang Aula Ainul Yaqin Dispendik.


Pertanyaan pertama muncul dari dari Muslikh selaku kepala UPT SDN 275 Gresik. Ia mengeluhkan terkait sarana prasarana sekolah yang belum lengkap. Contohnya Seperti belum adanya pagar dan musholla sekolah. 


" itu sangat perlu karena di desa kepala sekolah harus mempunyai inovasi bagaimana supaya sekolahnya menjadi kepercayaan masyarakat sehingga muridnya menjadi banyak", ungkapnya.


Pertanyaan selanjutnya datang dari Kepala Sekolah UPT SDN 75 Gresik yang meminta saran terkait permasalahan zonasi. Ia menjelaskan siswa yang  berada di desa ujung kecamatan cerme seperti Desa Tambakberas, Banjarsari kesulitan masuk SMP Negeri. 


Keluhan terakhir datang dari kepala sekolah UPT SDN 240 Gresik yang meminta solusi bagaimana cara untuk mendapatkan siswa baru karena di kecamatan Bungah sendiri persaingan mendapatkan siswa sangat ketat lantaran sekolah tempatnya bertugas berdekatan dengan sekolah swasta " apa yang harus saya lakukan untuk menarik minat masyarakat, sedangkan untuk menaikan kualitas sekolah butuh biaya dan image sebagai sekolah gratis sudah melekat di masyarakat luas", ujarnya.


Ketua Komisi IV Khoirul Huda ketika ditemui seusai kegiatan mengatakan masukan dari kepala sekolah tetap diterima meskipun sedikit melenceng dari tema FGD. 


Ia menjelaskan, terkait sarpras, ia menegaskan pemerintah daerah harus hadir terhadap anggaran penyelesaian sarana prasarana dan sudah dia dijelaskan ketika mengisi sambutan. 


"Itu kita butuhkan hampir tiga ratus miliar Untuk menjadikan sarpras sekolah maksimal, ada data sekolah rusak berat rusak sedang, rusak ringan itu akan selesai kalau kita menganggarkan segitu," ungkapnya. 


Huda menuturkan wajar jika  kepala sekolah punya tantangan terkait minimnya sarpras yang saat ini mendominasi. Selain itu, dewan dari fraksi PPP ini menanggapi adanya rentan waktu mutasi kepala sekolah yang relatif singkat. 


" Belum menyelesaikan tugas-tugasnya atau baru mulai sudah dipindah. Dan yang kedua terkait penempatan. Seperti orang kota gresik diletakkan di Ujung pangkah. Itu kan menjadi tantangan teman-teman sendiri habis waktu di tengah jalan dan Itu kita evaluasi bagaimana mutasi itu menempatkan kepala sekolah dekat dengan tempatnya bertugas. Itu akan lebih efektif. Kita minta kepala dinas dalam penyusunan mutasi yang disampaikan ke BKP itu menempatkan jarak dekat mereka bekerja". Pungkasnya. (Ags/Rof)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

your ads